Posisi utang luar negeri Indonesia kembali mencatatkan penurunan pada triwulan III tahun 2022. Pada akhir periode pelaporan, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar USD394,6 miliar, turun dari USD403,6 miliar pada triwulan II tahun 2022. Perkembangan terkini bersumber dari penurunan posisi utang yang tercatat di sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 7,0% (yoy) pada triwulan III 2022 setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,9% (yoy).
ULN / utang luar negeri pemerintah dalam tren menurun pada triwulan III 2022. Posisi ULN pemerintah turun menjadi USD182,3 miliar pada triwulan III 2022 dari USD187,3 miliar pada triwulan II 2022. Secara tahunan, ULN pemerintah tercatat kontraksi yang lebih dalam sebesar 11,3% (yoy) pada periode laporan dibandingkan dengan kontraksi sebesar 8,6% (yoy) pada triwulan II 2022. Lebih rendahnya posisi ULN Pemerintah disebabkan oleh rebalancing Surat Berharga Negara (SBN) dalam negeri ke instrumen lain, yang menurunkan porsi kepemilikan nonresiden pada SBN domestik sebagai respons meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Pelunasan beberapa pinjaman program dan proyek yang jatuh tempo juga menurunkan posisi utang luar negeri pemerintah pada periode laporan. Sementara itu, penyaluran ULN pada triwulan III 2022 tetap berorientasi untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, antara lain penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga: 5 Manfaat Perjalanan Kereta Api
Pemerintah Berkomitmen Menjada Kredibilitas Ekonomi
Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk menjaga kredibilitas dengan melayani pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu, disertai dengan pengelolaan ULN yang prudensial, kredibel, dan akuntabel. Dukungan ULN Pemerintah untuk mendanai belanja prioritas pada periode pelaporan yang ditargetkan antara lain kesehatan manusia dan kegiatan sosial (24,6% dari total ULN pemerintah), pendidikan (16,6%), administrasi publik, pertahanan dan jaminan sosial wajib (15,2%) , konstruksi (14,2%) serta asuransi dan jasa keuangan (11,6%). Posisi ULN pemerintah saat ini dinilai aman dan terkendali, dengan sekitar 99,9% didominasi oleh jatuh tempo jangka panjang.
ULN swasta juga dalam tren menurun. Posisi ULN swasta turun menjadi USD204,1 miliar pada triwulan III 2022 dari USD207,7 miliar pada triwulan sebelumnya. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 2,6% (yoy) pada periode laporan setelah menurun 0,1% (yoy) pada triwulan II 2022. Hal tersebut dijelaskan oleh kontraksi sebesar 4,5% (yoy) dan 2,1% (yoy) secara hULN masing-masing pada perusahaan keuangan dan perusahaan non-keuangan, terutama karena pembayaran bersih atas surat utang. Secara sektoral, penyumbang utama ULN swasta pada periode laporan adalah asuransi dan jasa keuangan; pertambangan dan pengeboran; pasokan listrik, gas, uap dan pendingin udara; serta industri manufaktur, secara kolektif menyumbang 77,8% dari total ULN swasta. Selanjutnya, 75,7% dari total ULN swasta didominasi oleh tenor jangka panjang.
Utang Luar Negeri Indonesia Terkendali Pada 2022
Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung dengan pengelolaan yang prudential. ULN masih terkendali pada triwulan III 2022, tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang lebih rendah dari 31,8% pada triwulan II 2022 menjadi 30,1% pada triwulan III 2022. Selain itu, Struktur ULN Indonesia yang sehat didominasi oleh utang jangka panjang yang mencapai 87,4% dari total ULN. Dalam rangka menjaga struktur yang sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam rangka pengawasan ULN yang didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian, sekaligus mengoptimalkan peran ULN untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sebagaimana serta meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi.
Informasi dan metadata lebih lanjut disajikan dalam publikasi Statistik ULN Indonesia (SULNI) edisi November 2022 di website Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui website Kementerian Keuangan.
